Bojonegoro (Kemenag) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat koordinasi bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro Alamul Huda tersebut, turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Abdul Wahid, di dampingi Plt Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Moh. Zainal Arifin serta diikuti oleh Ketua, Sekertaris, dan Bendahara dari pengurus MUI pada tiap Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro Alamul Huda saat memberikan sambutan mengatakan, bahwa saat ini MUI Kabupaten Bojonegoro tengah menggodok program berupa Desa Sakinah.
“Karena keamanan masyarakat itu bergantung pada qoryah sakinah, ketika hal tersebut terwujud akan menimbulkan kesejahteraan ekonomi maupun batin,” jelasnya.
Alamul Huda juga optimis apabila program Qoryah Sakinah ini sukses di sosialisasikan pada tiap Kecamatan maka akan terwujud ketertiban dalam masyarakat.
Selanjutnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Abdul Wahid dalam sambutannya mengatakan terkait penyebaran Judi Online yang menjadi fokus Kementerian Agama dalam pemberantasannya.
“Judi online ini pengaruhnya sangat luar biasa bagi manusia, tetapi mereka tidak mengetahui akan dampaknya. Melakukan judi online ini sejatinya hanya menguntungkan pemilik aplikasi atau bandar saja, jangan sampai kita terjerumus,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Abdul Wahid mengimbau untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menjauhi judi online.
“Dampaknya sangat besar apalagi terhadap ekonomi, apabila sudah ketagihan, sementara uang sudah habis, maka harta benda yang akan dijual. Jangan sampai hal ini terjadi,” ujarnya.
Selanjutnya Abdul Wahid juga menyampaikan terkait pelaksanaan Haji pada tahun 2024.
“Indonesia ini mendapatakan predikat terbaik dalam pelaksanaan haji, baik untuk petugas dan jemaahnya sangat tertib serta disiplin,” ungkapnya.
Pada tahun ini menurut Abdul Wahid jemaah haji asal Indonesia juga telah menikmati layanan Fast Track yakni adanya layanan keimigrasian Arab Saudi yang ditempatkan di Bandara keberangkatan.
“Hal ini memudahkan Jemaah Haji, saat sudah sampai di Makkah atau Madinah bisa langsung menuju Hotel tidak perlu adanya pemeriksaan dokumen lagi. Dan ini hanya berlaku bagi Jemaah asal Indonesia,” ungkap Wahid.[an]
